Dipanggil KPK, Mega Harus Berpikir Positif
Jakarta - KPK berencana memanggil Ketua PDIP, Megawati Soekarno Putri terkait kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior BI. Namun Mega dipastikan tidak akan memenuhi panggilan KPK tersebut.
Hal inipun disayangkan banyak kalangan, Mega diminta berfikir positif atas pemanggilan dirinya ke Kuningan itu.
"Ya semestinya Ibu Mega dan siapa saja yang dipanggil KPK harus berfikir positif. Mereka dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan tersangka," ujar pengamat Hukum Refly Harun saat dihubungi detikcom, Minggu (20/2/2011).
Menurut Refly, pemanggilan Megawati menandakan KPK memerlukan keterangan dari mantan presiden wanita pertama di republik ini. Sebagai seorag warga negara, Mega diminta untuk memenuhi permintaan KPK tersebut.
"Setiap orang sama kedudukannya di depan, seharusnya Ibu Mega tetap datang. Mungkin saja Ibu Mega memiliki informasi yang sangat berguna bagi KPK untuk membongkar korupsi," terangnya.
Refly juga menegaskan bila dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, KPK telah ditahap penyelidikan. Tersangka pun sudah ditetapkan, jadi Mega seharusnya memenuhi panggilan KPK.
"Karena sudah di tahap ini, seharusnya Ibu Mega datang. Ini sekaligus bisa memberikan contoh bagi pemberantasan korupsi, sekalipun anak buahnya bersalah, pemimpin tetap menghukumnya," imbuhnya.
Ketua Umum PDIP Megawati tidak akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemilihan DGS BI. PDIP menilai langkah itu pun tidak melanggar hukum karena sesuai aturan yang ada.
"Bukan tidak patuh hukum, tapi ini karena permintaan tersangka, bukan permintaan dalam kaitan penegakan hukum," kata Ketua Departemen Hukum PDIP Gayus Lumbuun saat dihubungi detikcom kemarin.
Gayus menjelaskan, karena permintaan tersangka, dalam hal ini Max Moein, untuk diperiksa sebagai saksi meringankan, maka tidak ada kewajiban bagi Megawati untuk datang.
"Kalau ada keterkaitan dengan penegakan hukum baru disetujui," tambahnya.
Lagipula posisi Megawati sebagai Ketua Umum sama sekali tidak berkaitan dengan tugas anggotanya di DPR. Karena itu PDIP menyorongkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo untuk diperiksa sebagai saksi.
"Mas Tjahjo bersedia memberikan keterangan," imbuhnya.
(her/her)
Hal inipun disayangkan banyak kalangan, Mega diminta berfikir positif atas pemanggilan dirinya ke Kuningan itu.
"Ya semestinya Ibu Mega dan siapa saja yang dipanggil KPK harus berfikir positif. Mereka dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan tersangka," ujar pengamat Hukum Refly Harun saat dihubungi detikcom, Minggu (20/2/2011).
Menurut Refly, pemanggilan Megawati menandakan KPK memerlukan keterangan dari mantan presiden wanita pertama di republik ini. Sebagai seorag warga negara, Mega diminta untuk memenuhi permintaan KPK tersebut.
"Setiap orang sama kedudukannya di depan, seharusnya Ibu Mega tetap datang. Mungkin saja Ibu Mega memiliki informasi yang sangat berguna bagi KPK untuk membongkar korupsi," terangnya.
Refly juga menegaskan bila dalam kasus dugaan suap pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, KPK telah ditahap penyelidikan. Tersangka pun sudah ditetapkan, jadi Mega seharusnya memenuhi panggilan KPK.
"Karena sudah di tahap ini, seharusnya Ibu Mega datang. Ini sekaligus bisa memberikan contoh bagi pemberantasan korupsi, sekalipun anak buahnya bersalah, pemimpin tetap menghukumnya," imbuhnya.
Ketua Umum PDIP Megawati tidak akan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemilihan DGS BI. PDIP menilai langkah itu pun tidak melanggar hukum karena sesuai aturan yang ada.
"Bukan tidak patuh hukum, tapi ini karena permintaan tersangka, bukan permintaan dalam kaitan penegakan hukum," kata Ketua Departemen Hukum PDIP Gayus Lumbuun saat dihubungi detikcom kemarin.
Gayus menjelaskan, karena permintaan tersangka, dalam hal ini Max Moein, untuk diperiksa sebagai saksi meringankan, maka tidak ada kewajiban bagi Megawati untuk datang.
"Kalau ada keterkaitan dengan penegakan hukum baru disetujui," tambahnya.
Lagipula posisi Megawati sebagai Ketua Umum sama sekali tidak berkaitan dengan tugas anggotanya di DPR. Karena itu PDIP menyorongkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo untuk diperiksa sebagai saksi.
"Mas Tjahjo bersedia memberikan keterangan," imbuhnya.
(her/her)
detikNews today (20.02.2011)
Kupon PSSI Aneh, Puluhan Suporter Pilih Tunggu Loket Dibuka 
Jakarta - Puluhan suporter Timnas semifinal kedua Suzuki AFF Cup Indonesia-Filipina kurang yakin akan kupon yang dibagikan petugas PSSI. Mereka menolak kupon itu dan memilih tetap menunggu loket penjualan tiket dibuka meski harus menunggu sampai malam.
"Saya nggak mau terjebak semacam itu. Ini kan cuma tiket bohongan, besok kan masih harus antre juga. Kita mau beli tiket, bukan kupon. PSSI nggak benar. Gimana mau jadi panitia Piala Dunia? Nurdin Halid mundur," cetus Hari dari Malang kepada detikcom. Hari merupakan suporter Arema. Dia mengenakan baju bola ala Arema dibalut jaket Arema dengan ikat kepala biru.
Hari mengaku tidak kecewa jika nantinya dia tidak bisa menonton langsung pertandingan semifinal Minggu 19 Desember pukul 19.00 WIB karena tidak mengambil kupon. Dia akan memanfaatkan televisi layar lebar di luar GBK yang disediakan pihak PSSI.
"Kita kan bisa nonton bareng di TV layar lebar," kata Hari.
Sementara itu para suporter yang mengambil kupon kini sebagian telah keluar dari GBK dan pulang. Sebagian lagi memilih berada di GBK untuk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Pintu pengambilan kupon bekas pertandingan Indonesia melawan Thailand beberapa waktu lalu itu juga telah ditutup.
Namun meski begitu masih saja ada beberapa suporter yang datang untuk membeli tiket. Mereka tidak tahu jika tidak ada jadwal penjualan tiket hari ini.
Beberapa polisi berusaha membujuk para suporter agar keluar tidak masuk ke area penjualan tiket. Para suporter pun keluar tanpa melakukan perlawanan.
"Kita kan bisa nonton bareng di TV layar lebar," kata Hari.
Sementara itu para suporter yang mengambil kupon kini sebagian telah keluar dari GBK dan pulang. Sebagian lagi memilih berada di GBK untuk beristirahat sambil ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Pintu pengambilan kupon bekas pertandingan Indonesia melawan Thailand beberapa waktu lalu itu juga telah ditutup.
Namun meski begitu masih saja ada beberapa suporter yang datang untuk membeli tiket. Mereka tidak tahu jika tidak ada jadwal penjualan tiket hari ini.
Beberapa polisi berusaha membujuk para suporter agar keluar tidak masuk ke area penjualan tiket. Para suporter pun keluar tanpa melakukan perlawanan.
(nik/gah)
detikNews today (18.12.2010)
WikiLeaks: AS Siapkan Eric Clapton Untuk Lunakkan Korut
Seoul - Anak kedua pemimpin Korea Utara Kim Jong Il, Kim Jong Chol, rupanya penggemar gitaris Eric Clapton. Pemerintah AS pun memanfaatkan ini untuk melunakkan Korut, namun tidak jadi.
Dokumen WikiLeaks terbaru seperti dilansir guardian.co.uk, Minggu (12/12/2010) mengungkapkan kalau Dubes AS di Seoul melapor ke Washington, bahwa pejabat Korut mengatakan Kim Jong Chol adalah penggemar Eric Clapton.
"Konser di Pyongyang bisa menjadi kesempatan untuk membangun niat baik, dan memberikan kesempatan anak kedua Kim Jong Il bertemu legenda rock itu," demikian kutipan WikiLeaks.
Usul itu agak nyeleneh, karena musik rock dilarang di Korut karena dianggap membawa pengaruh negara Barat. Clapton disebutkan pada prinsipnya setuju untuk konser di Korut pada 2009.
"Pertukaran budaya ini adalah cara untuk mempromosikan saling pengertian antara negara-negara," ujar pejabat Korut saat itu.
New York Philharmonic Orchestra juga akan tampil in Pyongyang, Korut, sementara North Korean State Symphony Orchestra akan tampil di London, Inggris. "Kami ingin musik kami dipahami oleh dunia barat, dan ingin rakyat kami memahami musik barat," kata mereka.
Rencana itu kemudian mandek. Pihak Eric Clapton pun membantah ditawari konser di Korut. "Tidak ada persetujuan apapun untuk dia tampil di Korut," ujar jubir Eric Clapton.
Musik memang menjadi cara AS melunakkan Korut. Konser New York Philharmonic pada 2008 adalah kehadiran AS paling banyak di negara itu sejak Perang Korea. Konser itu diberi lampu hijau oleh Kemlu AS walaupun perundingan program nuklir Korut menemui jalan buntu.
300 Musisi orkestra AS itu berada di Korut selama 2 hari. Poster-poster anti AS pun diturunkan oleh pemerintah Korut, selama konser berlangsung.
(fay/rdf)
Dokumen WikiLeaks terbaru seperti dilansir guardian.co.uk, Minggu (12/12/2010) mengungkapkan kalau Dubes AS di Seoul melapor ke Washington, bahwa pejabat Korut mengatakan Kim Jong Chol adalah penggemar Eric Clapton.
"Konser di Pyongyang bisa menjadi kesempatan untuk membangun niat baik, dan memberikan kesempatan anak kedua Kim Jong Il bertemu legenda rock itu," demikian kutipan WikiLeaks.
Usul itu agak nyeleneh, karena musik rock dilarang di Korut karena dianggap membawa pengaruh negara Barat. Clapton disebutkan pada prinsipnya setuju untuk konser di Korut pada 2009.
"Pertukaran budaya ini adalah cara untuk mempromosikan saling pengertian antara negara-negara," ujar pejabat Korut saat itu.
New York Philharmonic Orchestra juga akan tampil in Pyongyang, Korut, sementara North Korean State Symphony Orchestra akan tampil di London, Inggris. "Kami ingin musik kami dipahami oleh dunia barat, dan ingin rakyat kami memahami musik barat," kata mereka.
Rencana itu kemudian mandek. Pihak Eric Clapton pun membantah ditawari konser di Korut. "Tidak ada persetujuan apapun untuk dia tampil di Korut," ujar jubir Eric Clapton.
Musik memang menjadi cara AS melunakkan Korut. Konser New York Philharmonic pada 2008 adalah kehadiran AS paling banyak di negara itu sejak Perang Korea. Konser itu diberi lampu hijau oleh Kemlu AS walaupun perundingan program nuklir Korut menemui jalan buntu.
300 Musisi orkestra AS itu berada di Korut selama 2 hari. Poster-poster anti AS pun diturunkan oleh pemerintah Korut, selama konser berlangsung.
(fay/rdf)
detikNews today (12.12.2010)
Eric Clapton(ist)
